Masalah Pokok Ekonomi muncul karena pertemuan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sangat banyak dan beragam. Di sisi lain, ketersediaan sumber daya yang tersedia belum tentu bisa mencukupi kebutuhan tersebut. Adanya keterbatasan sumber daya yang terbatas ini akan menimbulkan masalah.
1. Masalah Pokok Ekonomi Klasik
Menurut teori ekonomi klasik, masalah pokok ekonomi dapat digolongkan menjadi tiga permasalahan utama:
Masalah Produksi
Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat.
Masalah Distribusi
Masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen.
Masalah Konsumsi
Setelah barang dan jasa sampai di konsumen, permasalahan selanjutnya adalah; apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena tidak harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus bisa dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Di sisi lain, sebagai konsumen, kita harus bisa meningkatkan pendapatan supaya dapat menjangkau produk yang kita inginkan.
2. Masalah Pokok Ekonomi Modern
Ada tiga masalah utama dalam ekonomi modern. Adapun masalah-masalah tersebut sebagai berikut:
Barang dan Jasa Apa yang Diproduksi dan Seberapa Banyak(what?)
Masalah pokok pertama yang penting dalam ekonomi adalah bagaimana produsen dapat menentukan barang dan jasa apa yang diproduksi. Selain itu, banyaknya jumlah produk juga harus diperhitungkan. Kenapa? Ini tentu karena kalau sampai salah perhitungan, produsen akan mengalami kerugian, bahkan, bisa bangkrut karena barangnya menumpuk sia-sia.
Bagaimana Cara Memproduksi Barang Tersebut(how?)
Setelah barang dan jasa sudah ditentukan jenis dan jumlahnya, maka masalah selanjutnya adalah teknik produksinya. Dengan sumberdaya yang ada, produsen harus bisa menentukan teknik produksi yang paling efisien untuk mereka. Berapa banyak jumlah karyawan. Teknik apa yang digunakan. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan apakah akan memproduksei dengan tenaga manusia, atau bantuan mesin.
Untuk Siapa Barang Tersebut Diproduksi? (for whom?)
Masalah ini menyangkut soal siapa yang memerlukan barang/jasa, dan, siapa saja yang akan ikut menikmati hasilnya. Pada dasarnya, keuntungan dari barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya untuk konsumen saja. Melainkan ada pihak-pihak lain yang menerima keuntungan. Seperti misalnya, karyawan akan menerima pendapatan, pemilik bahan baku akan mendapat upah, pemilik modal akan menerima bunga modal, dan tentunya, produsen juga akan menerima keuntungan dari hasil penjualan produknya. Oleh karena itu, masalah ini sangat berkaitan dengan “siapa saja yang mendapat untung” dari diproduksinya barang dan jasa, sehingga produsen harus bisa menyelesaikan masalah ini.
B. Sistem Ekonomi
1. Pengertian Sistem Ekonomi
Sistem Ekonomi adalah suatu sistem yang dipakai oleh sebuah negara, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk mengelola semua aktivitas perekonomian di masyarakat.
Suatu sistem perekonomian harus berlandaskan prinsip tertentu guna mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara umum.
Masing-masing negara memiliki sistem perekonomian yang berbeda, tergantung situasi dan kondisi pada negara tersebut. Sistem perekonomian terbaik di suatu negara belum tentu akan memberikan hasil yang sama bila diterapkan di negara lain.
2. Macam - Macam Sistem Ekonomi
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Sistem ekonomi tradisional banyak digunakan pada organisasi dimana kehidupan ekonomi berjalan berdasarkan tradisi, kebiasaan masyarakat secara turun-temurun dan mengandalkan faktor produksi apa adanya.
Ciri-ciri sistem perekonomian tradisional;
Pembagian kerja yang belum jelas.
Banyak tergantung pada sektor pertanian.
Masih terikat tradisi dan kurang dinamis.
Penggunaan teknologi dalam kegiatan produksi masih sangat sederhana.
Kelebihan sistem perekonomian ini adalah adanya kejujuran dan semangat kekeluargaan dari semua orang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun sistem perekonomian ini memiliki kekurangan, yaitu sulitnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik.
2. Sistem Ekonomi Terpusat
Sistem ekonomi terpusat/ komando atau sosialis adalah sistem perekonomian yang menempatkan pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dominan dalam mengatur kegiatan ekonomi.
Ciri-ciri sistem perekonomian terpusat/ sosialis;
Segala aktivitas perekonomian (produksi, distribusi, penetapan harga, dan konsumsi) diatur oleh pemerintah.
Pemerintah tidak mengakui hak milik perorangan dan tidak ada kebebasan dalam menjalankan usaha.
Semua peralatan produksi dikuasi oleh negara.
Bentuk penguasaan yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membatasi kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh anggota masyarakat. Beberapa negara yang menggunakan sistem perekonomian ini antara lain:
Rusia
Republik Rakyat Cina
Negara Eropa Timur (pecahan Uni Soviet)
3. Sistem Ekonomi Liberal
Sistem ekonomi liberal atau kapitalis adalah sistem perekonomian yang berlandaskan kebebasan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa dicampuri oleh pemerintah.
Ciri-ciri sistem perekonomian liberal/ kapitalis;
Setiap individu diberikan kebebasan dalam menjalankan kegiatan perekonomian.
Setiap individu diberikan kebebasan dalam memiliki barang modal (barang kapital).
Segala kegiatan perekonomian dapat dilakukan berdasarkan semangat untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Dengan kata lain, pemerintah lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi sehingga masyarakat dapat mencari keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Beberapa negara yang memakai sistem perekonomian ini antara lain:
Amerika Serikat
Kanada
Inggris
Irlandia
Perancis
Dan lain-lain
4. Sistem Ekonomi Campuran
Sistem ekonomi campuran adalah sistem perekonomian dimana pemerintah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun pemerintah juga ikut campur dalam kegiatan perekonomian.
Ciri-ciri sistem perekonomian campuran;
Pemerintah membatasi pihak swasta dalam mengelola sektor tertentu, khususnya bidang-bidang yang menyangkut harkat hidup orang banyak.
Pemerintah memiliki kewenangan dan turut campur tangan dalam mengatur mekanisme pasar melalui berbagai kebijakan ekonomi.
Pemerintah juga turut campur tangan dalam segala kegiatan perekonomian dengan mengeluarkan berbagai kebijakan ekonomi.
Pemerintah mengakui hak milik perorangan selama hal tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.
Tujuan campur tangan pemerintah tersebut adalah untuk mencegah kelompok masyarakat melakukan penguasaan secara penuh pada sumber-sumber ekonomi yang ada.
C. Sistem perekonomian di Indonesia
Sistem perekonomian yang diterapkan oleh Indonesia adalah sistem perekonomian pancasila. Maka, secara normatif pancasila dan UUD 1945 adalah landasaan idiil sistem perekonomian di Indonesia. Dasar politik perekonomian ini diatur dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi :
Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang
1. Karakteristik Perekonomian Indonesia
Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama (gotong royong) dengan yang mengedepankan hubungan kekeluargaan.
Cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang stategis baik yang ada di tanah air Indonesia adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat.
Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran disebut juga sistem ekonomi pancasila.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Pemerintah juga mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh swasta secara umum, agar terhindar dari praktik kecurangan seperti penipuan, praktik monopoli yang merugikan, serta mafia perdagangan. Tujuannya, agar tercipta keadilan di tengah-tengah masyarakat.
2. Nilai - Nilai Dasar Perekonomian Indonesia
A. Kekeluargaan
Kekeluargaan menjadi nilai dasar pertamayang wajib diwujudkan oleh setiap pelaku ekonomi Indonesia. Hal tersebut dipesankan secara langsung oleh ayat 1 pasal 33 UUD 1945. Kekeluargaan menggambarkan semangat kebersamaan dalam mengelola sumber daya ekonomi yang terdapat di Indonesia untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bersama.
b. Kerja Sama
Kerja sama lebih penting dibanding persaingan dalam melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga persaingan yang menjadi ciri khas ekonomi kapitalis/liberalis sangat bertentangan dengan semangat pasal 33, terlebih persaingan yang tidak sehat yang menggiring kepada monopoli pemanfaatan sumber daya ekonomi dan monopoli kemakmuran oleh sekelompok orang.
c. Gotong Royong
Gotong royong menjadi identitas penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi sehingga maanfaat dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.
d. Keadilan
Keadilan menjadi hal penting dalam setiap kegiatan ekonomi di Indonesia, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat memperoleh bagian sesuai dengan prestasi kerjanya atau sesuai dengan kontribusinya dalam kegiatan ekonomi. Sebaliknya, ketimpangan ekonomi menjadi hal yang bertentangan dengan semangat pasal 33, sehingga diperluJkan peran negara dalam menegakan keadilan ekonomi bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia.
e. Kemandirian
Kemandirian menjadi nilai dasar yang mencerminkan ketidaktergantungan bangsa Indonesia kepada pelaku ekonomi asing. Dengan semangat kemandirian, bangsa Indonesia dapat melakukan swasembada pada setiap bidang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya dalam hal penyediaan sembilan bahan pokok yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat, negara dapat mendorong pemanfaatan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya semaksimal mungkin sehingga tidak perlu banyak impor yang menguntungkan negara lain dan mengurangi cadangan devisa Indonesia.
3. Dampak Sistem Ekonomi Indonesia Terhadap Perekonomian
> Dampak Positif
Berikut ini ciri-ciri dari sistem ekonomi demokrasi.
1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan untuk permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijakan ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7) Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8). Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
> Dampak Negatif
Selain memiliki ciri-ciri positif, sistem ekonomi demokrasi juga mempunyai hal-hal yang harus dihindarkan.
1) Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang
saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia
dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi
nasional.
2) Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara
bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi
unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
No comments:
Post a Comment